MENONTON IBU NEGARA

 

               Memasuki amphi teater ladaya sehabis hujan, dalam antrian panjang yang antusias, saya hampir saja terpeleset di jalan yang licin dan gelap, rupanya ada undakan tipis yang meski sudah ada kerikil tertanam di beton tangga masih saja berisiko. Untungnya, sisa kungfu dari klinik tongfang masih terjaga. Kalau tidak alamak malunya, ada ratusan penonton dari berbagai kota Samarinda, Tenggarong, Balikpapan. Kata Wawan, rasa sakit bisa dikendalikan, malu tidak.

 

               Tentu kaseh selamat, buat teman-teman Lanjong yang dalam keterbatasan tetap bisa menyajikan tontonan yang apik malam tadi. Memberi galgah di tengah kegersangan kesenian di alam efisiensi negara. Apalagi Ibu Negara hadir sebagai percobaan metateater yang belum umum di Kaltim. Dimana pemain bisa berganti peran dari tokoh dalam drama kemudian jadi diri sendiri misalnya Teh Mimi yang bisa curhat soal kondisi Ladaya, bisa tiba-tiba cut dan memberi penjelasan batasan dari sutradara. Begitu juga para pemain lain yang mencoba menembus sekat dirinya dengan penonton, bertanya, duduk dan minta rokok di bangku penonton.

 

               Keberanian untuk bereksperimen harus selalu dihargai sebagai tawaran kebaruan dalam berkesenian.

Walaupun bagi saya, ada dialog atau instruksi langsung ke penonton yang mengurung pikiran dan imajinasi penonton, misalnya “dalam teater miskin, bayangkan kursi sebagai istana.” Bagi saya ini mengganggu. Pun tanpa penjelasan itu, ketika tokoh sudah dipanggil sebagai sang raja, penonton bisa membayangkan bahwa kursi itu singgasana, kursi kekuasaan, kursi eksekutif atau kursi presiden tanpa perlu didikte.

 

               Tapi, mungkin sepertinya memang begitu cara kerja negara. Bingkai-bingkai besar memenuhi panggung. Negara sedari awal memang berusaha mengkotakkan, membingkai, membatasi menstrukturisasi pikiran warga negaranya. Negara membangun framing lewat media dan pendengung. Sejak sekolah dasar sejarah, dan ilmu pengetahuan diseragamkan. Agama diinstitusikan. Dan seni kemudian mustinya hadir untuk membebaskan, atau paling tidak memiliki bingkai yang lebih lentur.

 

               Hal lain yang patut diapresiasi dari Ibu Negara, adalah naskahnya yang dinamis yang berbicara soal politik dan situasi terkini. Saya bayangkan betapa singkatnya waktu untuk perubahan teks–dan karena itu perlu kerja lebih keras dalam berlatih, dan tetapi karena kekiniannya itu sekaligus menjadi cara teater bisa berbicara langsung dan menjalin kedekatan dengan penontonnya. Ia mungkin mewakili keprihatinan dan kepentingan penonton. Narasi yang dibangun, maupun olok-olok kepada kekuasaan menjadi relevan dan akrab.

 

               Jadi keaktualan isu dalam Ibu Negara inilah saya kira faktor utama yang menerobos sekat dirinya dengan penonton, dibanding aturan metateater itu yang perlu direm-rem kadarnya.

 

               Di sebagian besar adegan, saya dan banyak penonton tertawa lepas melihat tingkah sang raja dan para ajudannya. Sang Raja sangat berhasil diperankan, gaya jogetnya, cara bicara dan isi pidato-pidatonya yang berjarak dengan kenyataan, mestinya Raja ini cocoknya jadi ketua gerindra daripada demokrat. Meskipun ada agak kurang citarasa timur ketika ia berubah peran jadi sang kakanda. Termasuk hilangnya pidato beras digital, singkong digital yang telanjur muncul dalam promo Ibu Negara, bisa dimaklumi karena faktor non teknis alias umur. Ya, tapi secara umum aman lah itu barang!

Begitu juga para ajudan yang tentara, tapi melambai. Itulah, mungkin ketika negara tidak benar-benar punya ibu negara (ibu negara sering diasosiasikan istri presiden atau istri raja), maka sang raja bisa jadi kekurangan atau mendambakan memperoleh manfaat dari keibuan. Dimana akan menutupinya dengan mencari keibuan itu dan mengambilnya dimana saja ia menemukannya, walaupun akhirnya itu ia temukan pada laki-laki, para ajudannya. Di sisi lain, para ajudan rupanya menemani dan menjilat—dengan berbohong kepada sang raja, karena motif kekuasaan. Ini terlihat ketika mereka kemudian berebut kursi setelah sang raja mangkat.

 

               Sang Raja tetap berusaha tampil macho, berapi-api tapi sebenarnya rapuh dan kesepian juga, sehingga begitu ia mendapat pengikut setia, tak perduli lagi soal nilai-nilai, bahwa pengikutnya sebenarnya bohong, bahkan mungkin sampai tidak peduli orientasi seksual pengikutnya itu.

 

               Kita semua, penonton se-alam semesta ini tentu tak meragukan kemampuan bang Abuy dalam berakting. Tetapi, mungkin karena tampilan entah make up, atau faktor lain. Saya awal sekali tak bisa menebak tokoh siapa yang diperankannya, sampai ia disebut sebagai wakil raja. Ketidakpekaan saya ini—jika dan hanya jika, yang dimaksud wakil raja adalah merujuk kepada wakil presiden sekarang, dalam Ibu Negara semalam, ia malah tampil lebih tua daripada Sang Raja. Andai ia kelihatan lebih muda, atau diperankan sekalian oleh yg lebih muda mungkin akan lebih cepat diinterpretasi.

Suara perempuan dalam kekosongan keibuan, menjadi yang paling murni tapi juga paling tak terdengar, bisu, kemudian tergeletak di lantai—bahkan saya menganggap Teh Mimi-lah yang sedang menerjemahkan bahasa tubuh sang penari, daripada sang penari memvisualkan ucapan dan renungan-renungan perempuan. Sentuhan tarian, dan musik tradisional yang di-mix menjadi segmen berbeda dari rangkaian adegan yg disajikan. Ia turut memberi warnanya meski bukan teks, tapi gerak.

 

               Lantas apakah tontonan ini berbahaya? semestinya iya.

Ia berbahaya bukan bagi pemeran, penyelenggara, ataupun penontonnya. Ia jadi tanda bahaya bagi negara. Hadirnya kegeramam, kemarahan dan ketidak puasan publik yang muncul dalam berbagai karya kreatif, adalah gejala perubahan. Takbiratul ihram revolusi itu tidak hanya ditandai dengan krisis ekonomi, jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar, tetapi juga ketika penyampaian kebenaran dibatasi, film dokumenter dikriminalisasi, oposisi hilang, perlemen melempem, kemudian seni hadir sebagai saluran bicara.

 

               Kita bisa lihat contoh-contoh di masa lalu, ketika periode ketiga orde baru, yang menunjukan wajah otoriternya dengan membatasi kebebasan pers, Teater Payung Hitam mementaskan drama yang menyinggung soal pembredelan majalah Tempo—aduh aku lupa judul lakonnya lagi, tapi begitulah. Begitu juga ketika akan revolusi, rakyat sudah bosan dengan retorika Soeharto yang mengedepankan gaya bicara yang santun, kebapakkan tapi sebenarnya diktator, Butet Kertarajasa kemudian hadir dengan monolog dan cara berbicara ala raja jawa itu. Cara kerja kekuasaan dijadikan parodi. Bahwa seni peran itu hadir dan turut serta mewarnai perubahan, dan penggulingan kekuasaan yang dianggap rusak.

 

               Syahdan, tapi dari itu semua itu, yang paling berbahaya adalah jika kita menganggap Ibu Negara sebagai sekadar hiburan. Kita mungkin tertawa, dan menganggap sebagian besar drama semalam adalah komedi. Maka sesungguhnya Ibu Negara adalah komedi yang tragis.

Karena jika teater adalah cermin dari kenyataan yang terjadi saat ini, maka ia menjadi satire yang mengungkapkan betapa konyolnya cara negara ini dikelola. Betapa malangnya nasib orang banyak dipertaruhkan dengan kebijakan yang asal bunyi. Betapa malangnya negara yang tak punya keibuan sejati dalam mengurusi rakyatnya. ~